Sidang DKPP, Bawaslu Lampung Tidak Jujur?

 

Fajarsumatera.co.id – Dalam pokok aduan yang telah disampaikan oleh Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) pada sidang DKPP menuai banyak kontraversi.

KRLUPB menilai bahwa keputusan Bawaslu adalah ugal-ugalan dimana saat Bawaslu mengambil keputusan diskualifikasi selalu tidak mendengarkan jawaban dan bukti dari terlapor.

“Dalam proses pilkada, Bawaslu Kota menyampaikan bahwa pilkada sudah berjalan dengan demokratis dan tidak ada temuan dan laporan sehingga tidak bisa disebut terstruktur sistematis dan massif (TSM),” kata Rakhmat Husein DC selaku ketua KRLUBD pada saat sidang DKPP RI, Senin (8/3).

 

Husein sapaan akrabnya menilai Bawaslu Lampung tidak jujur dan bahkan tidak mendengar keterangan dari lembaga terkait seperti Bawaslu kota Bandar Lampung dan KPU kota Bandar Lampung.

 

“Pada putusan, Bawaslu Lampung tentang pendiskualifikasian Paslon nomor urut 3 tidak mendengarkan keterangan dari lembaga terkait,” ucapnya.

 

Ditempat yang sama, Sekretaris KRLUPB Ariyanto Yusuf mengatakan tidak ada laporan politik uang secara signifikan di Bawaslu Kota dan semua saksi telah menandatangani berita acara.

 

Menyikapi hal ini, Bawaslu Lampung membantah semua tuduhan dalam pokok aduan KRLUPB dalam sidang dugaan pelanggaran etik ketua dan anggota Bawaslu Lampung.

 

Fatikhatul Khoiriyah membantah tidak mendengarkan banyak keterangan mengingat pihaknya telah mendengarkan keterangan 32 saksi pelapor, 7 saksi.

 

“Dalam sidang tidak ada bantahan saksi yang manjadi landasan majelis memutus perkara,” imbuhnya.

Lanjutnya, untuk tuduhan tidak mendengar keterangan saksi ahli terlapor paslon 3, Yusdianto, Khoir menyebut ketika sidang ditemukan bahwa Yusdianto adalah tenaga ahli pemkot Bandarlampung yang masih menerima honor sampai November walaupun sudah ada surat pengunduran diri.

 

“Kami merasakan ada keterikatan yang kuat antara paslon 3 dan pemkot, salah satu kuasa hukum terlapor adalah tenaga ahli, saksi saksi yang dihadirkan adalah unsur pemerintahan, disertai surat tugas resmi wali kota,” ungkapnya di depan ketua Majelis.

 

Oleh sebab itulah Bawaslu Lampung memutuskan untuk mendiskualifikasi Paslon nomor urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebagai Calon Walikota Bandar Lampung tahun 2020.

 

Reporter : M. Yunus Kedum

Posting Terkait