Sidang Kasus Sumur Bor Pertanian Lampura Digelar Virtual

Bandar Lampung – Sidang lanjutan Atas kegiatan Pembangunan irigasi tanah dalam atau sumur bor di 25 titik pada tahun anggaran 2015 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara kembali di gelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Senin (3/5).

 

Hadir secara virtual dua terdakwa Rusdie Baron yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Adip Sapto Putranto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

 

Terdakwa Adi menerangkan soal proses penandatanganan surat kontrak rekanan pada waktu lalu dan pencairan dana yang dilakukan rekanan.

 

“Berdasarkan PPK, Saya pernah di jelaskan oleh konsultan teknis masalah pekerjaan sumur bor. Saya tidak tahu soal ada pipa yang tidak di pasang namun ikut di cairkan, “kata adi.

 

Kemudian, pada saat teknik yang dilakukan oleh PU saat itu, dinilai dirinya tidak optimal dalam pelaporannya.

 

“Kalau teknis dari PU sendiri walupun sudah di SK kanĀ  yang bersangkutan tidak optimalkan melaporkan tugasnya,” ucapnya

 

Untuk itu, ia menjelaskan, terkait sofyan team dari anggaran pernah berdiskusi dengan pph “tapi saya tidak tahu apa yang di obrolan saat itu,” urainya

 

Selain itu, penasehat hukum dari terdakwa Rusdie mempertanyakan soal permintaan sofyan kepada susanti soal proses pencairan permintaan rekanan.

 

“Sebenarnya iya, itu di ruangan Kadis untuk tindak lanjutnya saya tidak mengerti, “tegasnya

 

Namun, majelis sangat menyayangkan soal terdakwa adi yang tidak memberikan keberatannya saat saudara sofyan hadir pada waktu lalu menjadi saksi.

 

Menurut kuasa hukum adi kepada majelis bahwa pada saat itu terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas saksi sofyan.

 

” Pada waktu itu saudara adi tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat,”tutupnya.

 

Reporter Agung Kurniawan

Posting Terkait