Sinyal Korupsi Dana Bansos di Pringsewu: Diduga Libatkan Koordinator TKSK dan Perusahaan

 

Kejati Lampung Tangani Kasus Penjarahan Benih Jagung Rp170 M

Ilustrasi kasus korupsi.

Fajar Sumatera – Persatuan Masyarakat Anti Korupsi [Permak] Indonesia menyoal dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana Bantuan Sosial (Bansos) yang terjadi di Pringsewu.

Kendati Bansos sudah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mustofa Ali dari Permak Indonesia yang menyoroti persoalan serupa di Pringsewu mengatakan belum juga melihat adanya keseriusan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penindakan.

Kepada Fajar Sumatera, Minggu sore, 6 Desember 2020, Mustofa Ali memberikan sinyal bagaimana persoalan dana Bansos di Pringsewu memang patut untuk diusut sebab dari apa yang ia temukan, praktik culas pada soal-soal Bansos tersebut telah menunjukkan niat untuk memperkaya diri.

Ia menduga memperkaya diri tersebut saat ini terindikasi sedang dilakoni oleh mereka yang didapuk sebagai Koordinator Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSK) dan oleh pihak swasta –dalam hal ini perusahaan supplier.

Mustofa Ali menyatakan bahwa ia memiliki bukti permulaan tentang bagaimana ada nuansa kick-back atau fee dalam proses penyaluran dana Bansos di Pringsewu.

“Kami menemukan bukti transfer yang masuk ke rekening milik Koordinator TKSK di Pringsewu, yang kami curigai transfer itu datang dari pihak perusahaan supplier sembako Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Persoalan ini sempat riuh diperbincangkan. Kami mengendus bahwa ada fee ke Koordinator TKSK yang digunakan oleh pihak perusahaan sebagai perpanjangan tangan di sejumlah Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang ada di tiap kecamatan di Pringsewu. Dan kegiatan ini sudah terdesain serta sistematis,” tutur Mustofa Ali.

 

Sinyal Korupsi Dana Bansos di Pringsewu: Diduga Libatkan Koordinator TKSK dan Perusahaan


Aliran dana yang ditransfer ke rekening pribadi Koordinator TKSK. Nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) 5777 0102 xxxx 536 atas nama Inisial S.

 

Mustofa Ali mendorong agar Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan niatan yang tulus untuk memberantas dugaan Tipikor.

“Karena dugaan penyaluran BPNT ini diduga kuat menjadi ajang bacakan oleh oknum di dinas terkait. Bahkan, terindikasi pembagian bagi hasil tersebut atas rasa terima kasih dari supplier, dan pembagian diduga disesuaikan berdasarkan jenjang kerja dan tanggungjawab,” tutur dia. (Saefudin)

Dana Bansos KPK

Posting Terkait