Supervisi KPK Dalam Korupsi Sulaiman Gugur di Tangan Hakim Pengadilan Tanjungkarang

Dear KPK, Kalian Dinilai Lemah Karena Tak Berdaya Hadirkan Saksi Untuk Sidang Korupsi Agung Ilmu Mangkunegara Dkk

Wadah Pegawai KPK dan Koalasi Masyarakat Anti Korupsi melakukan malam renungan bertajuk “Pemakaman KPK” untuk menyikapi pelemahan KPK seusai DPR mengesahkan revisi UU KPK. Foto: Istimewa

Bandar Lampung – Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang memutus terdakwa Sulaiman bebas. Putusan itu dibacakan oleh hakim Syamsudin, Kamis lalu, 30 April 2020. Perkaranya menyoal dugaan korupsi pada proyek land clearing Bandara Radin Inten II di tahun 2014. Diketahui Sulaiman merupakan anggota Brimob.

“Membebaskan Sulaiman dari segala dakwaan, dan memerintahkan terdakwa Sulaiman keluar dari tahanan kota,” ujar Syamsudin. Sepekan kemudian, jaksa pada Kejaksaan Tinggi [Kejati] Provinsi Lampung mengajukan upaya kasasi atas vonis tersebut.

Sulaiman dalam tuntutan jaksa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Saat itu jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulaiman dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dengan denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan penjara.

Kasus ini sejatinya merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan [Dishub] Provinsi Lampung Albar Hasan Tanjung. Dia divonis dengan pidana penjara 4,5 tahun pada 2017 silam.

Sebelum Sulaiman dijadikan terdakwa, Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] telah turut andil dengan ikut melakukan supervisi. Dalam dokumen yang dilihat Fajar Sumatera, Rabu, 1 Juli 2020, lembaga antirasuah tersebut telah dua kali mencatat hasil supervisi tersebut.
Berikut keterangan yang dicatat KPK dalam laporan tahunan Koordinasi Supervisi Wilayah. Diterbitkan pada 17 Mei 2019.

Supervisi Pertama

Dugaan Tipikor dalam kegiatan land clearing pematangan lahan fasilitas sisi udara baru Radin Inten II Lampung tahap I pada Dishub Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 atas nama tersangka SLM [Sulaiman_read] yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Lampung. Posisi sebelum supervisi: tahap penyidikan. Hasil supervisi: telah dilakukan gelar perkara antara penyidik Polda Lampung, jaksa Kejati Lampung dan Satgas Penindakan Korwil KPK pada 13 Februari 2019 dengan 16 kesimpulan
dan 7 rekomendasi.

Supervisi Kedua

Dugaan Tipikor dalam kegiatan land clearing pematangan lahan fasilitas sisi udara baru Radin Inten II Lampung tahap I pada Dishub Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 atas nama tersangka S [Sulaiman_read] yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Lampung.Posisi sebelum supervisi: tahap penyidikan. Hasil supervisi: telah dilakukan gelar
perkara antara penyidik Polda Lampung, jaksa peneliti Kejati Lampung, dan Satgas Penindakan Korwil KPK pada 2 Oktober
2019 dengan 4 kesimpulan dan 6 rekomendasi.

Baca Juga:  Tekan Korupsi, KPK Dorong Sistem e-Planning dan e-Budgeting

(Ricardo Hutabarat)

Bandara Radin Inten II Kejati Lampung Korupsi KPK Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang Polda Lampung Sulaiman

Posting Terkait