Surat Palsu Beredar di Lampung, Berikut 11 Poin Pernyataan KPK

KPK Klarifikasi Surat Palsu yang Dikirim Kepada Kepala Desa se-Lampung

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat mengelar Konferensi Pers terkait Surat Palsu yang mengatas namakan KPK RI di Ruang Kerja Sekda, Selasa (6/3/2018). Foto: Ist

BANDAR LAMPUNG – PERIHAL beredarnya surat itu palsu KPK kepada kepala desa di Provinsi Lampung. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung langsung berkoordinasi ke KPK di Jakarta.

Dari hasil koordinasi tersebut, kemudian diperoleh kepastian, KPK tidak pernah mengirim surat tersebut untuk kepala desa yang ada di Provinsi Lampung.

Baca Juga:  KPK Buru Pembuat Surat Palsu

Selanjutnya KPK telah menindaklanjuti surat tersebut dengan berkoordinasi pada Polda Lampung dan mengirim surat lanjutan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Isi dari surat yang dikirimkan KPK, adalah meminta seluruh gubernur, bupati, hingga Apdesi di seluruh Indonesia untuk tidak menangapi surat palsu yang mengatasnamakan KPK.

Berikut ini 11 Poin yang disampaikan KPK :

  1. Dalam menjalankan penugasan KPK selalu mengeluarkan surat tugas dan kartu identitas yang resmi diberikan KPK.
  2. Pegawai KPK dilarang meminta dan menerima imbalan dalam bentuk apapun.
  3. KPK tidak pernah menunjuk organisasi siapapun, Lembaga manapun “perpanjang tangan”, mitra kosultan, pengacara atau perwakilan dari KPK.
  4. KPK tidak pernah menerbitkan ataupun bekerjasama dengan media yang mengatasnamakan KPK atau mirip dengan KPK.
  5. KPK tidak pernah pengirim piagam, sertifikat, deklarasi dalam syarat administrasi di instansi manapun.
  6. 6. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah- daerah.
  7. 7. Situs resmi yang dikelola oleh KPK adalah situs internet yang beralamat lengkap kpk.go.id
  8. Perangkat sosialisasi anti korupsi, baik berupa buku, poster, maupun brosur yang diterbitkan oleh KPK diberikan kepada pihak-phak yang lain.
  9. 9. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat tidak dipungut biaya gratis.
  10. Tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa ‘mengurus suatu kasus yang penanganannya dilakukan oleh KPK.
  11. Penerimaan pegawai KPK dilaksanakan secara terbuka melalui program Indonesia Memanggil untuk masyarakat umum dan undangan perseorangan. (ZN)
Baca Juga:  KPK Klarifikasi Surat Palsu yang Dikirim Kepada Kepala Desa se-Lampung

Surat Palsu KPK

Posting Terkait