BANDARLAMPUNG – Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Darmawan Purba mengulas perjalanan roda Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tanggamus pada 2 periode terakhir tampak jelas dipermukaan publik seperti adanya disharmoni hubungan antara kepala daerah dan Legislatif.
“Konflik kepentingan diantara kepala daerah dan DPRD yang pernah terjadi akhirnya berujung pada permasalahan hukum, lebih jauh permasalahan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di Tanggamus juga terhambat,”ujar Darmawan Purba
Lebihlanjut dirinya menyampaikan, ditengah akan berakhirnya masa jabatan Bupati Tanggamus, muncul problematika hukum di DPRD Tanggamus.
“Terlebih menghadapi pemilihan umum tahun 2024, sudah tentu dibutuhkan kepemimpinan Penjabat Bupati yang kuat. Kepemimpinan yang berkinerja baik dan mampu menjalin sinergi politik dengan DPRD Tanggamus,” ujar Darma sapaanya
Darma menilai, Pj. Kepala Daerah idealnya adalah pejabat eselon II di Provinsi yang berprestasi dan berpengalaman, mampu mensinergikan berbagai kepentingan masyarakat utamanya dalam mengatasi permasalahan prioritas yang mengemuka dimasyarakat untuk diselesaikan. Selain itu, fenomena defisit anggaran menjadi tantangan bagi Pj. Bupati khususnya di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik.
“Untuk itu, Pj. Bupati haruslah berani dan mampu melakukan pemangkasan anggaran yang tidak prioritas. Dengan terbatasnya masa tugas seorang Pj. Bupati hanya 1 tahun, maka pemerintah pusat diharapkan mampu menseleksi dan menugaskan Pj. Bupati yang memiliki kapasitas, integritas dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Tanggamus secara efektif dan efisien,”tandasnya. (red_)
