Kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kg di Kabupaten Tanggamus, khususnya di Kecamatan Ulu Belu, telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar utama untuk memasak, tetapi juga berdampak pada ekonomi rumah tangga akibat kenaikan harga yang signifikan di tingkat pengecer. Situasi ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam sistem distribusi LPG subsidi yang seharusnya menjamin akses masyarakat prasejahtera terhadap kebutuhan pokok mereka.
Persoalan kelangkaan LPG 3 kg bukanlah fenomena baru di Tanggamus. Masyarakat telah berulang kali menghadapi kesulitan serupa, menandakan bahwa ada permasalahan mendasar dalam sistem distribusi. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap kelangkaan ini adalah praktik tidak sehat dalam distribusi LPG, termasuk kemungkinan adanya penimbunan dan penyimpangan oleh pihak tertentu. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi, yang seharusnya memastikan LPG subsidi sampai ke tangan mereka yang berhak.
Dalam konteks ini, Ketua Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) DPC Tanggamus, Hi Budi Hartono, mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kelangkaan ini. Langkah konkret yang perlu dilakukan meliputi pengawasan ketat terhadap distribusi LPG, penegakan hukum terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, serta kebijakan strategis untuk memastikan pasokan yang lebih stabil.
Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah penerapan sistem distribusi berbasis data penerima manfaat. Dengan sistem ini, LPG subsidi hanya akan didistribusikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi gas yang lebih efisien agar penggunaan LPG subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran.
Koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, Pertamina, serta aparat penegak hukum juga sangat diperlukan. Dengan sinergi yang kuat antar lembaga, pengawasan terhadap distribusi LPG dapat lebih efektif, sehingga praktik-praktik ilegal yang menyebabkan kelangkaan dapat diminimalisir. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan solusi jangka panjang, seperti penambahan pasokan LPG subsidi dan regulasi yang lebih ketat dalam pendistribusiannya.
Pada akhirnya, kelangkaan LPG 3 kg di Tanggamus bukan hanya sekadar isu lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam kebijakan distribusi energi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk memastikan ketersediaan LPG subsidi bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan penyimpangan, diharapkan permasalahan ini dapat segera teratasi dan tidak lagi membebani rakyat kecil. (Red)
