Tata Kelola Keuangan OPD Diawasi Langsung

Tata Kelola Keuangan OPD Diawasi Langsung

Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T/A 2018 di Swissbell Hotel, Kota Bandar Lampung, Kamis (3/5/2018). Foto: Irzon/Fajarsumatera.co.id

BANDAR LAMPUNG – PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) gelar kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T/A 2018 di Swiss Bell Hotel, Kamis (3/5).

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, mengatakan sosialisasi ini merupakan upaya penting untuk menyamakan persepsi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung agar dapat melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:  Awal 2018 Pemprov Lampung Implementasikan Transaksi Non Tunai

“Jadi poin penting pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk penyamaan persepsi, sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa, sebagai pedoman penatausahaan APBD, dan juga sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan dalam penatausahaan, sehingga belanja daerah dapat lebih cermat, efisien dan efektif,” paparnya.

Hamartoni mengharapkan, peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh.

“Saya harap peserta sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, karena ini akan bermanfaat untuk peningkatan kemampuan dan keilmuan peserta, serta akan sangat bermanfaat bagu instansi anda kedepan. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, para bendahara yang hadir sebagai peserta hari ini dapat mengerti secara detail tugas dan fungsinya,”  kata dia.

Baca Juga:  Awal 2018 Pemprov Lampung Implementasikan Transaksi Non Tunai

Sementara itu, dalam paparannya, Kasubid Pertanggungjawaban Wilayah I Sumatera, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nasrun, menjelaskan pedoman pengelolaan APBD harus sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011.

“Jadi setiap pengeluaran belanja atau beban APBD itu harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, kemudian bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh pihak yang berwenang dan juga bertanggung jawab atas material penggunaan bukti tersebut,” paparnya.

Baca Juga:  Awal 2018 Pemprov Lampung Implementasikan Transaksi Non Tunai

Selain itu, lanjut Nasrun, semua bentuk penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan itu dikelola dalam APBD.

“Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah apabila tidak tersedia dalam APBD. Saya tekankan bahwa SKPD dilarang mengeluarkan anggaran dalam beban belanja daerah jika untuk kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan daerah,” tegas Nasrun. (Zn/*)

Pergub No 1/2018 Tata Kelola Keuangan

Posting Terkait