Terdakwa Kasus Korupsi DAK Tuba Jalani Sidang Perdana

Bandar Lampung – Kasus perkara korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggran 2019 Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Nasarudin dan rekanan Guntur Abdul mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Rabu (9/6).

“Yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,”kata Ardi saat membacakan dakwaannya

Selain itu, hal itu juga bertentangan dengan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan tidak melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK FISIK Pendidikan TK, SD, SMP dan SKB Tahun Anggaran 2019.

Baca Juga:  Kasus Korupsi DAK Tuba Akan Hadirkan 90 Saksi

“Yang bertentangan dengan Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa NASARUDDIN, SH. MH. Bin MUHAMMAD UMAR atau Orang lain yaitu Saksi GUNTUR ABDUL NASSER Bin ABDUL AZIS sebesar Rp. 3.670.239.750, “ungkapnya

Kerugian tersebut , sambung dia, berdasarkan Penghitungan yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Nomor 700/277/III.5-K/TB/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Atas Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang bawang TA 2019 berupa Pungutan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik  yang diterima oleh SD, SMP, Lembaga Pendidikan SKB dan PAUD.

Baca Juga:  Diduga Terlibat Korupsi DAK Tuba, Lima ASN Tidak Ditetapkan Tersangka

 

“Dana DAK tersebut  bersumber dari  Dana APBD Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 36.193.430.000, yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/164.A/V.I/HK/TB/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019,”jelasnya

 

Ia menambahkan, jika dua terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Baca Juga:  Kasus Korupsi DAK Tuba Akan Hadirkan 90 Saksi

 

“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana,”pungkasnya

Reporter Agung Kurniawan

Korupsi DAk Tuba Nasarudin

Posting Terkait