MPP Desak Pemkab OKI Bayar Utang Kontraktor dan TPP
FAJARSUMATERA, OKI – Masyarakat OKI yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten OKI melakukan aksi damai di Halaman Kantor Pemda OKI dan DPRD OKI. Hal tersebut dilakukan MPP OKI terkait berbagai permasalahan yang saat ini terjadi Kabupaten OKI seperti : (1) permasalahan keterlambatan pembayaran hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor tahun 2022 yang mencapai ratusan miliyar rupiah, (2) permasalahan oknum Kades Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan yang telah divonis penjara 3 bulan dalam kasus “Menggunakan Surat Palsu” akan tetapi belum diberhentikan Bupati OKI, (3) permasalahan pembelian mobil dinas ditengah anggaran Kab OKI yang memprihatinkan, (4) permasalahan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) ASN yang belum cair hingga bulan Maret 2023 ini, dan (5) permasalahan oknum pejabat yang meminjam dana baznas.
Dalam aksi damai tersebut, Koordinator Lapangan Aliaman SH didampingi Koordinator aksi Onde Nuruzzaman menegaskan Pernyataan Sikap sebagai berikut: Mendukung program dan kebijakan pembangunan Kab OKI yang bersifat positif; mendesak Pemkab OKI untuk segera membayar atau melunasi kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pihak kontraktor; mendesak Pemkab OKI untuk memberhentikan dengan tidak hormat oknum “SB” Kades Simpang Tiga Makmur Kec Tulung Selapan karena telah berkekuatan hukum tetap sebagai terpidana dalam kasus “Menggunakan Surat Palsu”; mendesak Pemkab OKI untuk membatalkan semua kegiatan yang berhubungan dengan pembelian kendaraan dinas; mendesak Pemkab OKI untuk segera memberikan hak atas Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) kepada ASN yang berhak menerimanya; meminta Pemkab OKI untuk mundur dari jabatannya karena diduga “GAGAL” melaksanakan tugas dan.fungsinya sebagai Sekda OKI; dan sehubungan dengan masa jabatan yang segera akan berakhir, untuk itu MPP OKI mendesak DPRD OKI dan Bupati OKI untuk mencarikan solusi agar tidak terjadi lagi defisit anggaran sehingga tidak meninggalkan kesan buruk dimata masyarakat, tegasnya.
Akan tetapi sangat disayangkan, aksi puluhan masa MPP OKI tersebut tidak disambut baik oleh pihak Pemda OKI, bahkan tak satupun ASN yang menerima masa aksi apalagi Bupati/wabup OKI atau Sekda atau asisten Stda OKI, meski sudah beberapa kali diucapkan salam “Assalamualaikum 3x” tetap tak satupun pejabat OKI yang dimaksud menerima masa aksi.
“Bagi kami ini merupakan preseden buruk dimana hanya ada 22 orang masa aksi saja yang melakukan aksi damai, tidak ada pejabat yang dimaksud menerima atau menyambut masa aksi apalagi mau memberikan tanggapannya, bagaimana bila ratusan atau ribuan masa aksi yang melakukan aksi demo ? Tentunya hal ini juga menjadi perhatian publik khususnya bagi masyarakat OKI dimana dipenghujung masa jabatannya Bupati dan Wakil Bupati OKI bahkan Sekda hanya berdiam diri dan tidak peduli dengan keadaan OKI saat ini, tandas mereka.
Setelah meletakkan Pernyataan Sikap yang dilapis dengan map merah dilantai Kantor Pemda OKI akhirnya masa aksi menuju titik aksi ke Kantor DPRD OKI, masa aksi diterima dengan baik oleh Rahmat Hidayat dari Fraksi PAN dan Hj Sandra Atika dari Fraksi PKS. Bahkan selain langsung ditanggapi didepan masa aksi, perwakilan aksi demo juga diajak keruang Rapat Banggar DPRD OKI guna menanggapi serius berbagai permasalahan yang disampaikan masa aksi.
Menanggapi pernyataan sikap atau tuntutan masa aksi Rahmat Hidayat anggota DPRD OKI dari Fraksi PAN tersebut mengatakan, “Panjang Umur Perjuangan” terimakasih kepada masyarakat peduli pembangunan OKI yang telah menyampaikan aspirasinya, mengenai pernyataan sikap atau tuntutan uang kontraktor yang belum dibayar Pemkab OKI, kemarin (Rabu/29/03/2923) DPRD OKI bersama TAPD OKI telah melaksanakan rapat Banggar terkait hal tersebut dan inshaallah secepatnya akan dibayar dengan menggunakan dana APBD OKI tahun 2023, ujarnya.
Mengenai permasalahan Oknum Kades Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan berinisial “SB” yang telah berkekuatan hukum tetap namun belum diberhentikan oleh Bupati OKI, ini nantinya akan kita sampaikan kepada Pimpinan Anggota DPRD untuk ditindak lanjuti dan disampaikan kepada Bupati OKI agar ditindaklanjuti sebagaimana aturan yang berlaku.
Mengenai masalah agar Pemkab OKI membatalkan pembelian kendaraan dinas, ini juga sudah dibahas dan nantinya juga disampaikan kepada OPD-OPD dalam hal ini Bupati OKI untuk ditindaklanjuti, karena memang kondisi keuangan Pemkab OKI memprihatinkan dan kita harus benar-benar memprioritaskan kegiatan yang mendesak, namun untuk beberapa OPD seperti Dinas Sosial, untuk pengadaan Mobil Dinas untuk dilapangan memang harus diadakan atau dibeli, dan untuk OPD yang kendaraannya masih bagus dan layak pakai ya ditiadakan saja anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas tersebut, tandasnya.
Mengenai Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) yang belum cair selama 3 bulan ini, memang ini yang harus diperjuangkan, karena selain TPP ASN juga TPP di DPRD OKI belum juga cair dan ini menjadi PR kita bersama, mudah-mudahan cair dalam minggu-minggu ini, harapnya.
Mengenai oknum pejabat OKI yang meminjam dana Baznas OKI, memang sudah seharusnya mendapat sanksi tegas, hal ini juga akan disampaikan ke Pimpinan DPRD OKI, rekomendasi seperti apa nantinya juga akan diserahkan ke Bupati OKI selaku eksekutif, pungkasnya.
Begitu juga masalah kinerja Sekda yang diduga dinilai “gagal” dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Sekda OKI oleh masyarakat, juga akan disampaikan kepada pimpinan DPRD OKI, ujarnya, dan mengenai masalah defisit anggaran, inilah yang saat ini sedang terjadi dan mudah-mudahan nantinya akan dicarikan solusinya apalagi masa jabatan kami akan segera berakhir, ungkapnya.
Aksi damai dihalaman Kantor Bupati OKI yang dikawal dengan baik oleh Satuan Polres OKI dan beberapa Anggota Satpol PP OKI tersebut berlangsung tertib aman dan nyaman dalam pengawalan aparat kepolisian, mulai dari berangkat dari titik kumpul ketitik lokasi aksi hingga kembali dari titik aksi ke titik kumpul semula, masa pun berterimakasih kepada aparat kepolisian dan juga Satpol-pp OKI yang telah memberikan rasa aman dan nyaman dalam menyampaikan aspirasi, selain juga kepada pihak kesbangpol dan linmas OKI, ungkap masa aksi. (Tim)