Kades Pulau Betung Divonis 1 Tahun Penjara Korupsi Dana Desa
FAJARSUMATERA – Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang Provinsi Sumatera Selatan menjatuhkan vonis hukuman 1 (satu) tahun penjara terhadap Liansyah Idris, terdakwa korupsi Dana Desa Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Rabu 5 April 2023.
Majelis hakim Tipikor PN Palembang diketuai Editerial SH MH, menilai terdakwa sebagai mantan oknum Kades Pulau Betung telah terbukti korupsi dana desa senilai Rp.206 juta, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang tentang korupsi.
“Menjatuhkan hukuman pidana oleh karenanya dengan pidana 1 tahun penjara denda Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan,” tegas Hakim Ketua Editerial saat membacakan amar putusan pidana.
Hal yang meringankan hukuman pidana menurut pertimbangan majelis hakim, diantaranya yakni terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.206 juta, yang dititipkan melalui jaksa di Kejari OKI, sehingga terdakwa lolos dari hukuman pidana tambahan.
Sementara pertimbangan hal yang memberatkan, terdakwa sebagai oknum Kades tidak memberikan contoh yang baik bagi warga masyarakat, serta tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi.
Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Kejari OKI, yang sebelumnya meminta agar terdakwa Liansyah Idris dapat dihukum 1,5 tahun penjara.
Dilansir dari Sumex.co, bahwa Terdakwa Liansyah Idris, yang hadir secara virtual langsung menyatakan terima terhadap vonis yang dijatuhkan tersebut, sementara jaksa Kejari OKI Rila Febriana SH menyatakan pikir-pikir.
“Untuk itu kita berikan waktu satu Minggu kepada jaksa menyatakan sikap terima atau banding terhadap putusan tersebut, dan sidang kita tutup”, tukas hakim ketua menutup persidangan.
Dari sidang sebelumnya, terungkap beberapa fakta dari keterangan terdakwa yang mengaku proyek bangun jalan desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI dari anggaran dana desa tahun 2020 telah menyalahi aturan.
Di persidangan terdakwa Liansyah Idris juga membeberkan penyusunan LPJ dana desa, disusun atas inisiatif sendiri yang telah direkayasa oleh terdakwa.
Adapun, rekayasa LPJ yang dimaksud diantaranya yakni dalam hal laporan terhadap adanya pengeluaran dana atau upah membuat jalan oleh terdakwa dibuat seolah-olah dikerjakan secara manual oleh masyarakat desa, namun nyatanya proyek tersebut dikerjakan dengan menggunakan alat berat.
Selain itu, di persidangan juga terdakwa mengakui pada tahun 2019 telah mencuri start dengan menggunakan modal sendiri terlebih dahulu untuk membangun jalan di Desa Pulau Betung, yang sebagiannya dipinjamkan oleh teman terdakwa.
Fakta yang lain juga terungkap, bahwa setelah dana desa cair tahun 2020 uang tersebut, lalu masuk ke kantong pribadi terdakwa tanpa melalui rekening desa. Dimana dana desa tersebut digunakan untuk membayar hutang yang dia pinjam sebelumnya.
Modus yang dilakukan terdakwa yakni, dana desa tahun 2020 tahap pertama sebesar Rp.332 juta untuk pengerjaan pembuatan jalan di Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI nyatanya dikerjakan terlebih dahulu oleh terdakwa dengan menggunakan uang pribadi yang tidak sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa.
Bahwa realisasi dari hasil perhitungan teknis mulai dari biaya pekerjaan secara manual dan secara mekanis hanya sebesar Rp.125,7 juta dari pencairan alokasi dana desa tahap pertama senilai Rp.332,5 juta. (Aliaman/Nis)