Wahrul Fauzi Silalahi Berikan Bimtek Advokasi Hukum Kepada Kepala Sekolah SMK se-Lampung Selatan

Pendidikan memegang porsi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui sekolah kesadaran dan intelektualitas peserta didik dipercayakan kepada sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Sekolah menjadi rahim generasi bangsa yang harus secara sehat dijaga manajemenya.

Dalam kesempatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Manajerial Kepala Sekolah SMK se-Kabupaten Lampung Selatan yang diselenggarakan oleh MKKS SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. selaku Anggota DPRD Provinsi Lampung yang berlatar belakang praktisi hukum memberikan materi kepada 56 Kepala SMK se-Lampung Selatan yang hadir dalam menyikapi dan mengatasi permasalahan hukum yang sering terjadi dalam manajemen sekolah.

Banyaknya berita dan laporan terkait dugaan penyalahgunaan bantuan dana BOS, BOP, PIM, PMMS atau dana lainnya yang bersumber dari keuangan negara oleh pejabat sekolah menjadi topik menarik yang banyak dipertanyakan oleh peserta.

Bukan tanpa sebab, maraknya oknum LSM atau wartawan cukup sering melakukan pungutan liar dengan modus yang beragam dan sudah menjadi rahasia umum di kalangan kepala sekolah.

Dalam pengantarnya, Ketua MKKS SMK Kabupaten Lamsel Drs. Harminto, M.Si. mengutarakan kegelisahan para kepala sekolah.

“Sekitar 70% guru SMK se-Lampung Selatan ini adalah guru honorer. Sebagian besar peningkatan mutu pelayanan sekolah diambil dari swadaya. Kami ini bingung pak, dihadapkan dengan regulasi yang berbenturan, di sisi lain secara profesional kami harus tetap memberikan layanan pendidikan, sedangkan skema penyerapan anggaran pembiayaan operasional sering berbenturan antara regulasi di pusat dengan peraturan di daerah. Ini yang sering menyebabkan banyak kepala sekolah mudah dilaporkan atau diadukan ke pihak berwajib oleh oknum LSM atau wartawan” ujarnya pada Rabo, 13/10/21 di aula swiss-belhotel Lampung.

Wahrul Fauzi Silalahi menegaskan untuk tak perlu takut menghadapi hal tersebut apabila memang kita tidak merasa menyalahgunakan anggaran, ketakutan dinilai malah menjadi bumerang sendiri bagi kepala sekolah dan menjerumuskan kepada hal-hal yang melanggar hukum.

“Saya harap MKKS ini menjadi forum yang solid satu sama lain dalam berkumpul dan berserikat. Manfaatkan wadah ini untuk berkomunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, hal ini tidak lain untuk membangun intensitas yang baik bagi profesi maupun organisasi demi terjaminya perlindungan hukum kepada guru dan kepala sekolah, tegas Wahrul.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Lampung Selatan ini juga mengatakan bahwa dirinya siap memberikan pendampingan dan bantuan hukum sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak profesi guru secara umum dan kepala sekolah khususnya dalam menjalankan tugasnya tanpa perlu merasa risih jika memang melaksanakan tanggung jawabnya secara bersih.

“Selama kita tidak melakukan kesalahan apalagi korupsi, insya allah saya siap membantu baik secara litigasi maupun non litigasi,” kata wahrul saat menjawab kegelisahan dan kebingungan dari para peserta.

Posting Terkait