Walhi Minta Pemkot Revisi Perda RT/RW

Bandar Lampung – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung merevisi Perda RT/RW 2021-2040.

Koordinator Lampung Refi Meidatama mengatakan, melalui Momentum Revisi Perda RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2040 yang sudah dibahas sejak dan masuk dalam Prolegda tahun 2021. Seharusnya menjadi sebuah semangat perubahan menghijaukan kembali Kota Bandar Lampung .

“Untuk menyelamatkan dari bencana ekologis serta kota yang berkelanjutan .Tahan dari situasi perubahan iklim dalam jangka beberapa puluh tahun kedepan, ” kata Refi kepada awak media. Kamis (13/01)

Namun, kata dia, sangat disayangkan momentum tersebut tidak hadir dan ternyata belum berpihak kepada semangat menghijaukan kota Bandar Lampung serta penyelamatan kota dari bencana ekologis

Bahkan, permasalahan sampah, RTH, pendangkalan dan penyempitan sungai, kerusakan bukit dan hilangnya daerah resapan air yang merupakan sumber bencana di Kota Bandar Lampung belum menjadi perhatian yang serius para penyusun perda itu.

“Hari ini WALHI Lampung mengirimkan kertas posisi yang ditujukan kepada DPRD Kota Bandar Lampung sebagai bentuk respon atas pembentukan perda RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2040 yang belum menjamin keselamatan lingkungan dan keadilan ekologis,terlihat dalam perda RTRW ini belum adanya langkah serius serta komitmen oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang kritis saat ini, “ungkapnya

Untuk itu, kata dia, perda ini justru hanya semakin memperparah krisis ekologis dan berdampak munculnya bencana-bencana ekologis seperti banjir ditengah situasi krisis iklim di Kota Bandar Lampung.

“Dalam Rancangan perda RTRW Kota Bandar Lampung juga terlihat jelas bahwa revisi perda tersebut tidak menjawab dan tidak menjadi solusi atas krisis lingkungan yang terjadi di Kota Bandar Lampung saat ini, ” katanya

Hal tersebut, sambung dia , bahwa total luas kawasan lindung saat ini hanya 22,69% dari total luas Kota Bandar Lampung yang mana seharusnya 30%, Presentase RTH yang hanya 2,39% dari total luas Kota Bandar Lampung, presentase tersebut merupakan sebuah kemunduran yang luar biasa.

“Alih-alih menambah luasan RTH yang saat ini diklaim 11,08% yang seharusnya RTH berada di angka 20%, namun pemerintah justru semakin meminimalisir RTH di Kota Bandar Lampung, “jelasnya

Kemudian, penambahan luasan kawasan pertambangan kota Bandar Lampung seluas 21 Ha dari 176 Ha menjadi 187 Ha, seharusnya pemerintah mengupayakan agar meminimalisir lokasi luas pertambangan Karena lokasi pertambangan banyak berada di wilayah perbukitan yang memiliki fungsi lindung.

“Dalam beberapa tahun terakhir saja pembiaran terhadap tambang ilegal di Kota Bandar Lampung sampai hari ini belum jelas penyelesaiannya. Belum lagi pada Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung dalam pasal 22 huruf (b) yaitu kawasan hutan lindung batu srampog Register 17 di Kecamatan panjang direncakanan ditetapkan sebagai kawasan perumahan, bagaimana mungkin kawasan hutan dijadikan kawasan perumahan ,”tandasnya

Posting Terkait