Warga Ancam Blokir JTTS

Ilustrasi. (Ist)

KALIANDA–Puluhan warga Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, mendatangi kantor PT Perusahaan Perumahan (PP), Kamis (14/9). Warga mengancam akan memblokir akses ke Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Ancaman itu merupakan buntut dari penyelesaian uang ganti rugi yang tidak kunjung selesai.

“Kami datang meminta penyelesaian uang ganti rugi terhadap bangunan tobong bata milik warga yang terkena dampak proyek pembangunan JTTS,” kata Heri Prasojo selaku perwakilan warga.

Warga datang ke kantor PT PP di Desa Blambangan, Kecamatan Penengahan itu, dengan didampingi pengurus organisasi masyarakat (Ormas).

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan dengan pembangunan JTTS di wilayah Lamsel. Tetapi, kata dia, warga kecewa karena hak-hak masyarakat atas dampak pembangunan JTTS belum diselesaikan.

Baca Juga:  Video: Jokowi dan Ridho Uji Coba Tol Lampung

“Saat ini ada 14 warga yang memiliki tobong bata yang terkena dampak JTTS, namun belum ada yang dibayarkan ganti ruginya. Kami mendampingi masyarakat datang untuk mempertanyakan ini. Kita datang ke sini untuk mencari solusi, kalau tidak ada titik temu, masyarakat akan melakukan aksi,” tegasnya.

Ia menyatakan, akibat pembayaran ganti rugi yang berlarut-larut tersebut, menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi penggarap lahan. Apalagi, selama ini lahan itu menjadi ladang usaha warga.

Baca Juga:  Pemprov Lepas 5 Aset untuk Tol

“Surat-surat lengkap dan jelas sejak awal. Di dalam surat daftar pejabat pembuat komitmen (PPK) yang mendapat ganti rugi itu seperti bangunan, tanam tumbuh dan tobong bata. Lah kenapa yang tobong bata belum dibayar. Tapi tempat usaha tobong bata itu telah digusur secara sepihak oleh pelaksanan JTTS, tanpa diberikan UGR,” terang dia.

“Apabila tidak ada penyelesaian dalam waktu paling lama 10 hari, warga akan melakukan aksi memblokir lahan menuju JTTS,” timpalnya.

Sementara, Humas PT PP, Yus Yusuf, menyatakan perusahaan siap untuk membantu warga dengan menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak PPK. “Kewenangan UGR itu adalah PPK, kita siap bantu untuk menyampaikan itu,” kata Yus.

Baca Juga:  Besok, Presiden Jokowi Resmikan Tol Trans Sumatera

Di tempat yang sama, Kapolsek Penengahan, AKP Mulyadi Yakub, mengatakan pada prinsipnya mendukung dan siap mengawal program dari pemerintah pusat. Namun demikian, kata dia, polisi juga akan mengawal hak-hak masyarakat agar bisa terpenuhi sesuai dengan ketentuan.

“Semestinya, pertemuan ini dihadiri aparatur pemerintah agar ini cepat terselesaikan. Karena, tim pengadaan lahan ada di pemerintah. PT PP-kan hanya selaku tim pekerja,” kata Kapolsek yang ikut turun mengamankan aksi warga. (AS)

JTTS

Posting Terkait