Yang Harus Ditahu Publik Lampung, Sejak Awal KPK Belum Pernah Periksa Yusna Adia Atau Oknum Manapun

Apa Kata KPK Soal Pesan Whats App Berantai yang Minta Hakim di Lampung Untuk Tiarap?

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bandar Lampung – Dengan nada tegas, lugas dan lantang, Ikhsan Fernandi menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidak-tidaknya hingga Senin malam, 9 Maret 2020, belum melakukan pemeriksaan terhadap oknum Aparat Penegak Hukum (APH), yang diduga turut menikmati aliran dana dalam kasus korupsi Bupati Lampung Utara non aktif, Agung Ilmu Mangkunegara.

“Belum,” jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ikhsan Fernandi kepada awak media di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Tanjungkarang Kelas 1 A. Kalimat singkat itu dilontarkannya untuk menjawab, “apakah para oknum-oknum yang diduga turut terlibat dalam perkara korupsi itu, belum pernah diperiksa oleh KPK?”. “Iya belum,” tegas Ikhsan kembali.

Kasus korupsi dengan modus menarik fee dari paket proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PU-PR Kabupaten Lampung Utara ini, telah memasuki tahapan persidangan. Sudah tiga kali berjalan dengan majelis hakim yang diketuai Efiyanto.

Baca Juga:  FSTV dan SKH Fajar Sumatera Bertanggung Jawab Sajikan Informasi Kredibel

Dia menyatakan, KPK atau lembaga tempatnya bertugas, akan melakukan tindak lanjut kepada oknum-oknum yang terlibat, dengan syarat: jika ada fakta. “Akan dikembangkan, tunggu saja,” katanya.

KPK telah melakukan sedikitnya empat kali operasi senyap di Provinsi Lampung. Ketika hasil operasi itu dibawa ke meja hijau, acap kali terungkap adanya keterlibatan oknum APH. Setidak-tidaknya, para saksi yang diperiksa di tingkat penyidikan, menyatakan mengguyur uang diduga hasil korupsi kepada oknum APH. Baik itu, oknum jaksa, atau oknum polisi.

Pada kasus Agung Ilmu Mangkunegara ini, Yusna Adia, seorang oknum jaksa yang diduga menerima uang dengan nominal Rp1,5 miliar. Uap keterlibatan Yusna Adia ini sampai ke publik melalui keterangan saksi di meja hijau. Penerimaan itu berlangsung, saat Yusna Adia menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Kini, Yusna menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Penerimaan uang itu disebut diterima melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Rusdi.

Baca Juga:  Menelusuri Surat Panggilan Saksi Dari KPK Kepada Endah Kartika Prajawati dan Maya Metisaa

Aliran uang juga diduga mengalir ke oknum adhyaksa lain di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Di antaranya; Kepala Seksi Intelijen Hafidz diduga menerima Rp150 juta; Kepala Seksi Pidana Khusus Van Barata diduga menerima Rp15 juta.

Nilai uang yang tidak kalah dari penerimaan Yusna Adia, ada di angka Rp1 miliar. Itu mengalir ke oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung, Frenki Harditama. Angka ini diungkap Syahbudin, Kadis PU-PR Lampung Utara non aktif. Dari penelusuran Fajar Sumatera, angka yang mengalir ke Frenki, senilai Rp1,5 miliar. Oleh KPK dan Syahbudin, angka itu tidak dibantah. Tapi sampai kini, belum ada penjelasan dari KPK ataupun BPK Perwakilan Lampung. “Itu yang paling tahu Desyadi,” kata Syahbudin, saat beberapa kali diwawancara.

Oknum lainnya, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, oknum jaksa yang saat itu menjabat sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung. Nominal uang yang mengalir ke Leo, belum terpublikasi.

Baca Juga:  KPK Tangkap Zainudin Hasan Cs

Kasubdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung AKBP Eko Mei. Oknum polisi ini disebut mendapat uang bervariasi. Per bulan mendapat Rp40 juta. Nama dan keterlibatan Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Supriyanto Husin juga disebut menerima Rp1 miliar untuk diberikan kepada seorang Kapolres Lampung Utara, yang tidak dirinci oleh saksi Fria Apris Pratama.

Fria Apris Pratama juga menyebut aliran dana ke oknum polisi lain di Polres Lampung Utara tanpa menyebut nama, hanya jabatan saja; Kabag Ops Rp100 juta; Waka Polres Rp100 juta; Kabag Sumda Rp30 juta.

Keterangan Ikhsan Fernandi yang menyebutkan sama sekali tidak ada pemeriksaan terhadap para oknum di atas, setidaknya telah ditanyakan Fajar Sumatera kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri. Alhamdulilah, tidak ada jawaban dari keduanya. (Ricardo)

Agung Ilmu Mangkunegara KPK

Posting Terkait