Yusdianto dan Pansus Dorong OJK Panggil Pihak Bank Terkait Pemindahan NPHD

BANDAR LAMPUNG – Akademisi hukum Unila, Yusdianto mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Lampung untuk memanggil Bank Lampung, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Mandiri. Hal ini sebagai langkah untuk mengklarifikasi permasalahan pemindahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu.

“ Permasalahan ini harus dikroscek kebenarannya seperti apa. Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB,”kata Yusdianto, Rabu (29/8).

Ia meyakini, OJK mampu menjawab pertanyaan publik terkait adanya pemindahan NPHD tersebut. Karena, saat ini opini di masyarakat sudah terbentuk jika perpindahan NPHD ini disebabkan adanya iming-iming mendapat kendaraan Kijang Inova dan Avanza yang kabarnya sebagai bentuk dukungan di Pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu.

Baca Juga:  Pilgub Lampung 2018, Akhirnya Nunik Takluk pada Arinal

“Kalau opini yang sudah terbentuk di masyarakat ini benar adanya, berarti ada indikasi gratifikasi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, setiap hadiah harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan tidak ada batasan nilai, hadiah, dalam bentuk apapun,”ungkapnya.

“Pemberian itu di sudah dilaporkan belum ke KPK. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja,”ujarnya.

Baca Juga:  MK Gelar Sidang Kedua Perselisihan Hasil Pilgub Lampung 2018

Sementara itu, hal senada disampaikan oleh ketua Pansus politik uang DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menyampaikan bahwa OJK semestinya mengkonfirmasi permasalahan ini dengan memanggil Bank Lampung, Mandiri dan BRI. Karena, permasalahan ini sudah secara resmi disampaikan di pansus dan telah diketahui melalui pemberitaan selama ini.

Anggota komisi II DPRD Provinsi Lampung ini menilai permasalahan pemindahan NPHD ini bukanlah mengenai kurangnya jaringan Bank Lampung. Karena, kata dia, Bank Lampung memiliki sekitar 34 jaringan yang tersebar di seluruh Bumi Ruwa Jurai.

Baca Juga:  Pilgub Lampung Adalah Pintu Kemenangan Partai Gerindra

“Persoalan ini bukan hanya pelanggaran etik saja, tapi bisa masuk ke pidsus. Saya bingung kenapa pilgub yang digelar di Lampung, memakai APBD Lampung dan tidak menggunakan Bank Lampung untuk menaruh anggaran tersebut,”ucapnya. (*)

Pilgub Lampung

Posting Terkait