Yusuf Kohar Dinyatakan Bersalah

Rapat Paripurna Internal DPRD Bandar Lampung terkait pelanggaran etika, Selasa (16/10).

BANDARLAMPUNG – Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Yusuf Kohar, dinyatakan terbukti melanggar UU nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahaan daerah tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Hal ini terungkap dalam sidang paripurna internal DPRD Kota Bandar Lampung tentang laporan panitia hak angket DPRD Kota Bandar Lampung terkait dugaan pelanggaran etika dan UU, Selasa (16/10).

Menurut juru bicara Pansus HAK angket DPRD Kota Bandar Lampung Nu’man Abdi, dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pansus hak angket selama sekitar satu bulan, maka saudara Ysuuf Kohar dinyatakan terbukti melanggar UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahaan daerah.

Baca Juga:  Rugikan Pedagang, Pemkot Tak Berani Sama Alay

Dijelasakannya, Yusuf Kohar terbukti melanggar pasal 66 ayat 1 huruf a angka 1 yang menyatakan wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kemudian, pasal 67 huruf d yang menyatakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan juga terbukti melanggar UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan

Rapat paripurna ini sendiri akan dilanjutkan selasa sore ini dengan agenda pandangan fraksi-fraksi di DPRD tentang hak menyatakan pendapat, dan akan dihadiri wali Kota Bandar Lampung Herman HN.

Baca Juga:  Yusuf Kohar: Walikota Tak Pikirkan Dampak Pembangunan

Herman HN dalam pidato tanggapan atas usulan hak menyatakan pendapat di DPRD menyatakan menghormati hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPRD atas dugaan pelanggaran Yusuf Kohar terhadap UU noor 14 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahaan daerah.

“Berkenaan dengan hak menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan PLt Yusuf Khar kami bependpaat apabila itu telah sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku, kami mengharagi dan menghormati hak menyatakan pendapat yang dismapaikan dewan yang terhormat ini,” kata Herman HN, yang disambut gemuruh tepuk tangan para wakil rakyat yang hadir.

Herman HN saat diwawancarai awak media menghormati hak menyatakan pendapat yang digunakan DPRD, namun ia meminta apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:  Jadi Plt Wali Kota, Yusuf Kohar Tindak Tegas ASN Berpolitik

Saat ditanya terkait pelanggaran etika yang dilakukan Yusuf Kohar, dan tindakan Yusuf Kohar yang kerap menyerangnya, Herman mengatakan tidak masalah.

“Kalau masih nyerang dari jauh gak pa-pa, kalau nyerang dari dekat itu yang bahaya,” jelas Herman HN.

Herman menambahkan, jabatan wakil wali kota itu merupakan membantu tugas wali kota, sesuai dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014.

“Harusnya wakil itu membantu wali kota sesuai UU, kan jelas bahwa wakil wali kota wakil bupati, wakil gubernur itu membantu,” pungkasnya.(LS/AJ)

 

 

DPRD Bandarlampung Etika Pemerintahan Yusuf Kohar

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan