Soal Data 19 ASN Terima Bansos Kadis Ngaku Takut Disalahgunakan Kepentingan Politik
FAJARSUMATERA (Kota Metro)– Dinas Sosial (Dinsos) Kota Metro mengaku telah mengantongi data 19 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdeteksi menerima bantuan sosial (Bansos) pada program PKH dan BPNT.
Menurut I Made Wiryana Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Metro mengatakan bahwa, pihaknya merasa takut data 19 ASN penerima bantuan sosial disalahgunakan, hal ini mengingat situasi jelang tahun politik.
“Kalau untuk data 19 ASN ini dibilang rahasia ya rahasia, dibilang enggak ya enggak. Kalau ada yang minta, boleh. Tapi pakai surat, takutnya ada penyalahgunaan. Karena ini di tahun politik,” ucap Made kepada wartawan, Minggu, (01/10/2023).
“Untuk data 19 ASN ini, data nya sudah ada, nama dan alamat nya sudah lengkap,” sambungnya lagi.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bansos (Bansos) dapat menyangah, jika hasil evaluasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) tak sesuai dengan hasil pengecekan dilapangan.
“Kalau memang dia benar-benar ASN, dia tidak layak dapat. Tapi kalau dia bukan ASN ada masa sanggahnya,” ucapnya.
Made menjelaskan, Terkait soal perubahan data bagi penerima bansos, itu kewenangan dari pusat.
“Jadi mengenai hasil evaluasi terkait 19 ASN yang terdeteksi menerima bansos itu dari Kemensos, baru ini terdeteksi nya. Agar bansos tersebut dapat tepat sasaran yang menerima nya, maka data tersebut harus di perbarui terus,” katanya.
Dia menambahkan, pihak pamong memiliki kewajiban untuk mendata dan mengusulkan bagi warga yang belum menerima bantuan sosial.
“Jadi pihak pamong mulai dari RT dan RW mempunyai kewajiban untuk mendata dan mengusulkan masyarakat yang belum menerima bansos. Karena mereka yang secara langsung melihat kondisi masyarakat layak atau tidaknya mendapatkan bansos,” pungkasnya (Rahmat)
